Penguatan Pemerintahan Daerah Jadi Fokus, Bupati Katingan Ikuti RDP Bersama Komisi II DPR RI

KASONGAN – Upaya memperkuat sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah, termasuk Bupati Katingan, Saiful, yang mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Kasongan.

Rapat yang berlangsung pada Rabu (30/4/2025) ini diselenggarakan secara hybrid, dengan sebagian kepala daerah hadir langsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, DPR RI, dan lainnya mengikuti secara virtual. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta 12 gubernur dari berbagai provinsi.

Bupati Katingan sendiri mengikuti rapat dari Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.

Dalam agenda tersebut, Komisi II DPR RI memaparkan sejumlah isu strategis, seperti evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Komisi juga menekankan pentingnya distribusi dana transfer pusat ke daerah yang adil dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dana agar mampu mendorong pembangunan secara nyata dan merata,” tegas perwakilan Komisi II dalam rapat.

Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) turut menjadi perhatian. Pengelolaan kedua entitas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan publik.

Di bidang kepegawaian, Komisi II mendorong penataan manajemen ASN berbasis kompetensi serta sistem rekrutmen dan pengembangan karier yang profesional dan transparan.

Melalui RDP ini, Komisi II berharap terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun serta menjalankan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (ARS)