Pemkab Katingan Gandeng Swasta Lewat Skema CSR Untuk Bangun Infrastruktur Strategis
FOTO : Suasana rapat saat dipimpin Bupati Saiful.
KASONGAN – Kolaborasi multipihak menjadi kunci percepatan pembangunan di Kabupaten Katingan. Melalui skema pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerintah Kabupaten Katingan menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah strategis.
Langkah awal dari inisiatif ini ditandai dengan rapat persiapan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Katingan dan pelaku usaha, yang dipimpin langsung oleh Bupati Katingan, Saiful, pada Selasa (30/4/2025) di ruang rapat Bupati.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah OPD teknis dan strategis seperti Dinas PUPR, Dinas PMPTSP, Bappedalitbang, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, serta bagian hukum, pemerintahan, ekonomi dan SDA. Sejumlah camat dari kecamatan yang wilayahnya masuk dalam usulan prioritas pembangunan juga ikut serta.
Dalam pemaparannya, Dinas PUPR menyampaikan beberapa alternatif ruas jalan kabupaten yang dapat diusulkan melalui dana CSR. Wilayah yang dipertimbangkan meliputi Kecamatan Kamipang, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, hingga Marikit.
Bupati Saiful menekankan pentingnya memilih infrastruktur yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Fokus kita adalah konektivitas yang mendorong aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ruas jalan yang diusulkan harus strategis dan benar-benar dibutuhkan,” tegasnya.
Saiful juga mendorong peserta rapat untuk menyepakati usulan prioritas yang akan dibawa ke forum bersama pelaku usaha. Hasil rapat ini akan menjadi acuan dalam penyusunan ulang MoU yang akan dibahas lebih lanjut dengan pihak swasta.
Jika kesepakatan tercapai, dana CSR akan diarahkan secara konkret untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah Katingan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, Pemkab Katingan berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan anggaran publik bisa difokuskan untuk program-program prioritas lainnya. (ARS)
