Fraksi PAN Nilai Arah Pembangunan Kalteng 2026 Sudah Tepat

PALANGKARAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah menilai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 telah mengakomodasi sejumlah prioritas strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan tersebut dinilai perlu dijalankan secara konsisten dengan mengedepankan pemerataan pembangunan serta keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Arah kebijakan yang disusun pemerintah daerah dinilai telah selaras dengan aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan Kalimantan Tengah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada tahun mendatang,” kata Armada baru-baru ini.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kalteng, Armada, menjelaskan sejumlah sektor penting telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, hingga reformasi birokrasi berbasis digital. Menurutnya, keseluruhan sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat fondasi pembangunan daerah.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan lingkungan harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menilai, reformasi birokrasi berbasis digital juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat membuat pelayanan lebih cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah.

“Keterbukaan informasi publik harus menjadi komitmen bersama agar masyarakat bisa ikut serta mengawal penggunaan APBD,” tambahnya.

Menurut Armada, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat agar setiap program yang dibiayai melalui APBD dapat dilaksanakan secara tepat sasaran serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Dengan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan keuangan daerah akan lebih efisien dan tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi sistem perpajakan dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan sekaligus memperkuat basis data penerimaan daerah.

“Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar juga perlu dilakukan untuk memperkuat penerimaan daerah,” jelas Armada.

Ia menambahkan, optimalisasi PAD harus berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang sehat dan transparan. Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Dengan tata kelola anggaran yang baik, transparansi publik, serta fokus pada kepentingan rakyat, kami yakin Kalteng dapat terus tumbuh menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Armada. (Red/Adv)