Okki Maulana Tekankan Disiplin Fiskal Kalteng Hadapi 2026

PALANGKARAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menilai keberhasilan pembangunan daerah pada 2026 sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah provinsi menjaga disiplin fiskal dan mengarahkan anggaran pada sektor-sektor produktif. Pengelolaan keuangan daerah yang terukur dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kebijakan fiskal yang konsisten akan menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan di sektor prioritas,” kata Okki baru-baru ini.

Okki menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan sejumlah target pembangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Berbagai target tersebut menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sebesar 6 persen mencerminkan optimisme terhadap potensi ekonomi daerah,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga berada pada kisaran 4,31 persen sampai 4,89 persen. Menurut Okki, target tersebut perlu didukung dengan kebijakan fiskal yang realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil agar optimisme pembangunan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemerintah harus mampu mengelola belanja daerah secara efektif, memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia menilai setiap kebijakan anggaran perlu diarahkan pada belanja yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang disiplin, setiap alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, penguatan sektor produktif, serta penciptaan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga sangat penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan,” tegasnya.

Okki menjelaskan, keselarasan antara kebijakan daerah dan prioritas nasional diperlukan agar perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan program yang dijalankan pemerintah daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.

“Target daerah harus selaras dengan prioritas pusat. Sinergi ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat bekerja secara lebih terarah, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Setiap program yang dirancang melalui APBD 2026 diharapkan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target angka,” tutup Okki. (Red/Adv)