Soroti Struktur RAPBD 2026, Demokrat Tekankan Penguatan Arus Keuangan Daerah
FOTO Ist.: Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara, Ardianto.
MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara kembali menegaskan perhatian serius mereka terhadap struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang diajukan pemerintah daerah. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara yang digelar baru-baru ini sebagai bagian dari agenda resmi pembahasan arah kebijakan anggaran.
Dalam sesi penyampaian pandangan umum itu, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Ardianto, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyusun RAPBD 2026 sesuai dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurut Ardianto, kesesuaian tersebut menandakan adanya sinkronisasi perencanaan yang baik, sehingga program pembangunan dapat bergerak sesuai kebutuhan masyarakat serta tetap berada pada jalur prioritas daerah.
“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi penyusunan RAPBD yang telah mengacu pada KUA-PPAS karena hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang perlu terus dijaga,” ujar Ardianto. baru-baru ini
Pada bagian lain pandangannya, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti potensi defisit anggaran yang muncul dari struktur RAPBD 2026. Berdasarkan paparan Bupati Barito Utara, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,138 triliun, sementara total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,256 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan angka defisit Rp 117,7 miliar atau 3,75 persen, dengan posisi pembiayaan yang masih tercatat nihil. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar tidak mengganggu stabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi Partai Demokrat dengan penuh rasa tanggung jawab memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menekan defisit agar tidak berdampak pada stabilitas keuangan daerah,” ucap Ardianto.
Fraksi Partai Demokrat juga menekankan perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut mereka, potensi ekonomi lokal yang sah dan berkelanjutan harus lebih digali tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat yang saat ini masih menghadapi dinamika ekonomi yang fluktuatif.
Pada sisi belanja, Demokrat menilai efisiensi harus ditempatkan pada posisi penting dalam perencanaan anggaran. Belanja pemerintah daerah, kata fraksi tersebut, selayaknya disusun berdasarkan skala prioritas, terutama pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah efisiensi itu mencakup penundaan pengeluaran yang dinilai belum mendesak, serta memastikan seluruh penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Dalam penutup pandangannya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan harapan agar pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung secara terbuka, objektif, dan konstruktif. Transparansi dan akuntabilitas, menurut mereka, harus menjadi asas utama agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sehat dan efektif dalam menjawab kebutuhan pembangunan Barito Utara secara berkelanjutan.
“Dengan proses pembahasan yang terbuka dan penuh tanggung jawab, kami berharap RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang semakin kuat bagi masyarakat Barito Utara,” tandas Ardianto. (Red/Adv)
