Siti Nafsiah Soroti Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pedalaman Kalteng

PALANGKARAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah pedalaman. Ia menilai pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat di pelosok memperoleh akses dan manfaat pembangunan yang setara dengan masyarakat di wilayah perkotaan.

“Pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian serius agar masyarakat di pelosok dapat merasakan manfaat yang sama dengan wilayah perkotaan,” kata Siti Nafsiah baru-baru ini.

Menurut Nafsiah, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat saat kegiatan reses menunjukkan masih terdapat kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di sejumlah desa yang masih menghadapi keterbatasan akses.

“Banyak kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat, karena memang belum sepenuhnya menyentuh wilayah pelosok,” katanya menambahkan.

Ia menyebut salah satu persoalan utama yang masih dihadapi masyarakat di daerah terpencil adalah keterbatasan akses transportasi. Kondisi itu tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian serta akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar.

“Di sejumlah desa di Kabupaten Katingan, misalnya, masih ada masyarakat yang harus menggunakan jalur sungai dengan perahu untuk mencapai wilayah tertentu karena akses darat belum tersedia secara memadai,” jelasnya.

Nafsiah menuturkan keterbatasan akses tersebut menjadi semakin berat ketika terjadi cuaca buruk. Selain menghambat perjalanan masyarakat, kondisi itu juga dapat memengaruhi distribusi barang, pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan, serta berbagai aktivitas lain yang menunjang kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman.

“Akses infrastruktur sangat penting karena berkaitan dengan aspek lain. Jika jalan dan jembatan dibangun, maka jaringan listrik, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam juga akan lebih mudah masuk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nafsiah menegaskan pembangunan infrastruktur dasar perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Keberadaan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya dinilai dapat membuka akses yang lebih luas sekaligus mempercepat masuknya berbagai program pembangunan ke desa-desa yang selama ini masih terisolasi.

“Kita berharap pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten harus diperkuat agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok,” tandas Nafsiah. (Red/Adv)