Golkar Nilai BUMD Berpotensi Perkuat PAD Kalteng
FOTO Ist.: Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah Noor Fazariah Kamayanti
PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi perusahaan daerah dinilai dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah, Noor Fazariah Kamayanti, mengatakan keberhasilan BUMD sangat bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan serta kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, proses penunjukan direksi dan jajaran manajemen harus dilakukan secara profesional dengan mengutamakan kompetensi dan integritas.
“Karena itu, proses penunjukan direksi dan jajaran manajemen harus mengedepankan profesionalisme, integritas, serta prinsip akuntabilitas,” kata Noor, belum lama ini.
Menurutnya, BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara sehat dan berorientasi pada hasil. Perusahaan daerah tidak hanya diharapkan mampu memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga menghasilkan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah.
“Peningkatan kinerja BUMD harus diiringi dengan penetapan direksi dan jajaran manajemen yang memiliki kompetensi, integritas, serta menjunjung tinggi akuntabilitas,” katanya.
Noor menjelaskan, sejumlah BUMD di Kalteng, khususnya Bank Kalteng dan Jamkrida, memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan kepemimpinan yang profesional serta kemampuan manajemen dalam menerapkan tata kelola perusahaan secara efektif.
“Kualitas manajemen menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan BUMD mencapai target usaha dan meningkatkan kinerja keuangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses seleksi dan penempatan pejabat di lingkungan BUMD perlu dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi. Langkah tersebut penting agar posisi strategis di perusahaan daerah ditempati orang-orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD harus dapat menghasilkan manfaat nyata. Setiap investasi daerah perlu dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah,” katanya.
Selain kualitas manajemen, Noor menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas BUMD. Tata kelola yang baik dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kemampuan perusahaan daerah dalam menghadapi persaingan dan tantangan dunia usaha.
“Dengan manajemen yang sehat, BUMD bisa memberikan kontribusi maksimal untuk PAD dan benar-benar menjadi pilar penting bagi pendapatan daerah,” tambahnya.
Noor menilai peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD juga dapat membantu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Semakin kuat kinerja perusahaan daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“BUMD harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, keberadaan BUMD akan semakin kuat sebagai salah satu penopang utama PAD Kalimantan Tengah,” tandas Noor. (Red/Adv)
