DPRD Kalteng Tekankan Kolaborasi Cegah Karhutla Meluas
FOTO Ist.: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh
PALANGKA RAYA – Kolaborasi petugas dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Respons cepat sejak munculnya indikasi kebakaran dinilai dapat memperbesar peluang api dikendalikan sebelum berkembang dan meluas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, mengatakan keterlibatan masyarakat dibutuhkan sejak tahap deteksi dini, bukan hanya ketika kebakaran sudah terjadi. Informasi warga mengenai kemunculan asap maupun titik api dapat membantu petugas melakukan pengecekan dan mengambil tindakan lebih cepat sesuai kondisi di lapangan.
“Peristiwa karhutla yang mulai terjadi ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kebakaran semakin meluas karena kelalaian atau aktivitas pembakaran lahan,” ujar Faridawaty, baru-baru ini.
Menurutnya, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, BPBD/BPBPK, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga masyarakat di sekitar wilayah rawan. Masing-masing unsur memiliki peran dalam pemantauan, pelaporan, pemadaman, pendinginan, serta pencegahan agar api tidak kembali muncul.
“Pencegahan harus diperkuat melalui patroli di wilayah rawan, pemantauan secara berkala, serta penanganan segera setiap titik api yang ditemukan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” katanya.
Berdasarkan data BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, sepanjang 1 Januari hingga 15 Juli 2026 tercatat 472 kejadian karhutla. Pada 15 Juli 2026, terpantau 34 titik panas dengan 23 kejadian karhutla dan estimasi luas lahan terbakar mencapai 14,24 hektare. Penanganan saat itu didukung 238 personel gabungan dan empat unit helikopter untuk patroli udara, pemantauan titik panas, serta mendukung operasi pemadaman.
“Karena itu, pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam. Masyarakat yang berada paling dekat dengan lingkungan juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi ketika melihat asap atau indikasi kebakaran,” tegas Faridawaty.
Ia menilai kecepatan laporan masyarakat dapat menentukan seberapa cepat petugas melakukan penanganan. Laporan yang diterima sejak awal memungkinkan petugas melakukan pengecekan lokasi, menentukan metode penanganan, serta mengerahkan personel dan peralatan sesuai kebutuhan sehingga potensi penyebaran api dapat ditekan.
“Ketika laporan diterima lebih awal, petugas dapat segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah penanganan. Ini bentuk partisipasi sederhana masyarakat, tetapi dampaknya sangat besar dalam mencegah kebakaran meluas,” ujarnya.
Faridawaty yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng tersebut menambahkan, upaya pencegahan harus berjalan seiring dengan kesiapan sarana dan personel di lapangan. Patroli terpadu, deteksi dini titik panas, penyediaan sumber air, serta kesiapan peralatan pemadaman menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau.
“Kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar juga harus diperkuat. Pada kondisi kemarau, api lebih mudah menjalar dan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas bagi lingkungan maupun masyarakat,” tandas Faridawaty. (Red/Adv)
