Penundaan Pengadaan Mobdin Dinilai Penting Demi Efisiensi Anggaran

MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara untuk meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) baru. Ia menilai rencana tersebut belum mendesak sehingga sebaiknya ditunda demi menjaga efisiensi penggunaan anggaran daerah di tengah kondisi keuangan yang menuntut kehati-hatian.

Menurutnya, saat ini Pemkab Barito Utara harus lebih memusatkan perhatian pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus disusun secara realistis dengan mengutamakan kebutuhan prioritas daerah.

“Pengadaan mobil dinas bisa ditunda dulu. Anggarannya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting, seperti peningkatan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, atau bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” ujar Taufik, baru-baru ini.

Taufik menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh sebatas wacana. Pemerintah daerah, menurutnya, harus menunjukkan komitmen nyata melalui langkah konkret, termasuk memangkas atau menunda pengeluaran yang tidak mendesak seperti pembelian aset kendaraan dinas.

Ia menilai bahwa keberanian untuk mengurangi belanja yang kurang strategis merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat yang mengharapkan pemanfaatan anggaran secara tepat dan bermanfaat.

“Kalau kita bicara efisiensi, maka harus ada keberanian untuk memangkas pos-pos yang tidak terlalu penting. Itu bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat,” tambahnya.

Taufik juga menegaskan bahwa DPRD Barito Utara akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk kepentingan publik dan tidak terjebak pada pengeluaran simbolis yang kurang memiliki dampak nyata.

Ia menilai bahwa langkah penghematan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih aman bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur.

Lebih lanjut, ia berharap setiap keputusan anggaran yang diambil Pemkab Barito Utara dapat mencerminkan kebijakan yang pro rakyat. Menurutnya, keberpihakan tersebut merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan anggaran daerah yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dengan penataan anggaran yang lebih efisien, ia meyakini bahwa Pemkab Barito Utara dapat memperkuat stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Efisiensi, menurutnya, bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal keberanian menentukan skala prioritas.

Ia pun menilai bahwa keputusan untuk menunda pengadaan mobdin akan menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga ketahanan fiskal daerah tanpa mengorbankan kebutuhan mendesak masyarakat.

Taufik berharap, ke depan, setiap kebijakan penganggaran dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial yang terus berkembang.

Ia menegaskan komitmen legislatif untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta memastikan alokasi anggaran berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Pemkab bisa mengedepankan kebijakan yang lebih pro rakyat dalam setiap keputusan anggaran,” tandas Taufik. (Red/Adv)