Suparjan Soroti Minimnya Dampak Kebijakan UMKM di Barito Utara
FOTO Ist.: Sekretaris Komisi III DPRD Barito Utara, Suparjan Efendi.
MUARA TEWEH – Sekretaris Komisi III DPRD Barito Utara, Suparjan Efendi, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih serius kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terbukti menjadi penopang ekonomi masyarakat. Ia menilai hingga kini sebagian kebijakan yang digulirkan pemerintah daerah masih bersifat seremonial dan belum benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha kecil di lapangan.
“Pemerintah harus turun langsung melihat kebutuhan riil pelaku UMKM. Jangan hanya membuat program di atas kertas tanpa hasil konkret yang dirasakan masyarakat,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Suparjan, masih banyak pelaku UMKM di Barito Utara yang berkutat dengan persoalan klasik, seperti keterbatasan modal, minimnya sarana pendukung usaha, serta kesulitan memperluas jaringan pemasaran. Kondisi ini, katanya, membutuhkan respons cepat dan tindakan nyata dari pemerintah daerah melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan bantuan dana. Pendekatan yang lebih komprehensif mutlak diperlukan, termasuk pendampingan usaha, pelatihan manajemen, serta pembinaan strategi pemasaran yang aplikatif. Dengan cara tersebut, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha secara mandiri dan memiliki daya saing kuat di tengah persaingan ekonomi.
“Banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi besar, tetapi tidak berkembang karena kurangnya bimbingan dan dukungan pasar. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator dan pemberi solusi, bukan sekadar penyampai janji,” tegasnya.
Suparjan menjelaskan bahwa tantangan UMKM di Barito Utara akan semakin kompleks jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, keberadaan program yang hanya bersifat seremonial perlu dievaluasi agar anggaran dan tenaga yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan sangat penting untuk memperluas akses permodalan dan jaringan usaha bagi UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem ekonomi lokal yang lebih stabil, kuat, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan ekosistem yang sehat akan mendorong pelaku UMKM tumbuh lebih cepat dan mampu menghadapi persaingan pasar.
“Jika UMKM mendapatkan dukungan yang berkesinambungan, maka mereka akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya.
Lebih jauh, Suparjan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah seharusnya menempatkan UMKM sebagai salah satu prioritas utama. Ia menilai sektor ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, kebijakan yang berpihak dan implementasi yang konsisten menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Ia juga berharap, pemerintah daerah dapat menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi yang masih membatasi perkembangan UMKM. Kemudahan perizinan, akses informasi, dan keterbukaan pasar menjadi faktor penting untuk mendorong pelaku usaha bergerak lebih dinamis.
“UMKM adalah aset daerah yang perlu dibina secara serius. Dengan dukungan nyata dan kebijakan yang berpihak, mereka akan menjadi kebanggaan Barito Utara,” tutupnya. (red/adv)
