Rakor Camat Barito Utara Tekankan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

MUARA TEWEH — Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menekankan dua isu krusial dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Barito Utara, Rabu (5/11/2025), di Balai Antang, Muara Teweh.

Isu pertama terkait turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari WTP menjadi WDP.

“Untuk mengatasi hal ini, saya berencana membawa sejumlah OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset ke Palangka Raya untuk menemui Kepala BPK RI. Kami akan meminta pendampingan agar opini daerah dapat kembali memperoleh predikat WTP,” ujar Bupati.

Isu kedua adalah rendahnya nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention) dari KPK yang tercatat 34 poin, jauh di bawah rata-rata provinsi 63.

Bupati menilai rendahnya MCSP menunjukkan lemahnya tata kelola administrasi dan tingginya potensi penyimpangan di pemerintahan daerah.

“Kita harus belajar dari pengalaman pemerintah provinsi yang mampu meningkatkan nilai MCSP secara signifikan dalam waktu singkat. Ini langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia mengajak para camat dan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin administrasi dan memperkuat sinergi dalam pelayanan publik.

“Dengan kerja sama yang baik, Barito Utara dapat kembali meraih kepercayaan publik maupun lembaga pengawas,” tambah Bupati Shalahuddin.

Rakor dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para camat, kepala perangkat daerah, serta pejabat struktural Pemkab Barito Utara. (Red/ADV)