Cegah Korupsi, Pemkab Katingan Gelar Rakor MCSP Dan SPI 2025
FOTO : Pj Sekda Katingan didampingi Asisten III dan jajaran pada kegiatan Rakor, di aula BKAD Katingan.
KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat, Senin (23/6/2025).
Acara diikuti oleh seluruh Kepala OPD maupun perwakilan yang ada di lingkup Pemerintah Daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Katingan.
Bupati Katingan Saiful, melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Deddy Ferras, hadir dan membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Dia menekankan bahwa SPI merupakan alat penting dari KPK untuk menilai sejauh mana integritas dijalankan di instansi pemerintah.
“SPI bukan sekadar survei tahunan, tapi alat ukur yang harus ditindaklanjuti agar pemerintahan kita semakin bersih,” ucap Pj Sekda.
Dia juga menyampaikan bahwa skor MCP Kabupaten Katingan pada 2024 mengalami peningkatan, dari 78,43 menjadi 86,89. Peningkatan ini menurutnya adalah hasil kerja keras bersama dan perlu dipertahankan.
Tahun ini, sistem MCP telah dikembangkan menjadi MCSP oleh KPK, dengan fokus pada pengawasan dan tindakan nyata. Ada delapan area yang menjadi perhatian dalam MCSP, seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan internal, hingga pengelolaan aset dan keuangan desa.
Terkait hasil SPI tahun 2024, Kabupaten Katingan mencatat skor 74,62 dan masuk kategori waspada. Target nasional tahun 2025 sendiri adalah 74,52. Karena itu, Pj Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah agar benar-benar menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.
“Kita harus pastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan menghindari penyimpangan. Mari kita jadikan MCSP dan SPI ini sebagai langkah bersama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tutupnya. (ARS)
