Penegakan Ketertiban Daerah Dianggap Kunci Wujudkan Disiplin Publik Berkelanjutan

MUARA TEWEH – Penguatan ketertiban umum kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Barito Utara. Anggota DPRD Tajeri menyampaikan dukungan penuh sekaligus penegasan mengenai pentingnya pengawasan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegakan peraturan daerah di lapangan. Menurutnya, ketegasan aparat perlu ditempatkan sebagai fondasi untuk menciptakan disiplin dan rasa keadilan di tengah masyarakat yang semakin kompleks kebutuhannya.

Tajeri menilai, tanpa ketegasan aparat, upaya menciptakan ruang publik yang tertib akan sulit tercapai. Ia menyebutkan, ketertiban bukan sekadar urusan teknis pelaksanaan aturan, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Apabila penegakan aturan dilakukan setengah hati, lanjutnya, bukan tidak mungkin akan muncul kesan bahwa hukum hanya berlaku untuk sebagian kelompok saja.

Politisi Partai Gerindra itu meminta Satpol PP untuk tidak ragu mengambil tindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran peraturan daerah. Penegakan tersebut, tegasnya, juga tetap harus diberlakukan jika pelanggaran melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap konsisten dinilai penting untuk memastikan wibawa pemerintah tetap terjaga dan disiplin pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya mendukung Satpol PP untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku. Ketegasan harus dibarengi dengan profesionalisme serta bertumpu pada regulasi,” ujar Tajeri, Jumat (21/11/2025).

Ia menambahkan bahwa langkah penertiban harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bersifat sementara. Penindakan yang hanya muncul sesekali, menurutnya, seringkali tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap perilaku masyarakat. Karena itu, pola kerja yang berkelanjutan perlu diterapkan agar efek edukatif dan preventif dari aturan dapat dirasakan secara nyata.

Dalam konteks penegakan, Tajeri menyoroti sejumlah persoalan yang kerap menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah praktik prostitusi terselubung yang dinilai mengganggu ketertiban serta menimbulkan keresahan sosial. Ia menilai keberadaan aktivitas tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma masyarakat, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas apabila tidak ditangani secara serius.

Selain itu, pelanggaran tata ruang juga menjadi perhatian yang disebutkan penting untuk ditindak. Ia menekankan bahwa setiap pembangunan atau aktivitas pemanfaatan ruang wajib mengikuti aturan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun keselamatan publik. Penataan ruang yang tidak sesuai ketentuan, menurutnya, dapat memicu masalah baru yang merugikan masyarakat.

Tajeri juga menyoroti perilaku ASN yang kerap ditemukan berada di luar kantor pada jam kerja tanpa alasan kedinasan yang jelas. Ia menegaskan bahwa hal tersebut harus menjadi salah satu fokus pengawasan Satpol PP karena disiplin ASN merupakan bagian dari wajah pelayanan pemerintah daerah. Apabila ASN bebas berkeliaran tanpa kepentingan tugas, jelasnya, kualitas pelayanan publik dapat menurun dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam kedudukan sebagai wakil rakyat, Tajeri memastikan DPRD Barito Utara akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai mitra strategis Satpol PP. Pengawasan ini bukan hanya mengenai pemantauan program, tetapi juga memastikan setiap langkah penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan dan tetap mengedepankan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara DPRD dan Satpol PP merupakan elemen penting agar seluruh pelaksanaan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara konsisten. Ia berharap kemitraan tersebut mampu memperkuat ketertiban umum, mengurangi potensi pelanggaran, serta meningkatkan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas keseharian.

Lebih jauh, Tajeri menegaskan bahwa upaya memperkuat ketertiban bukanlah hanya kepentingan pemerintah, tetapi bagian dari kebutuhan bersama untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Ketika aturan dijalankan dengan konsisten, masyarakat pun akan lebih mudah memahami batasan, kewajiban, serta hak-hak mereka sebagai warga daerah.

Ia juga berharap langkah pembenahan yang dilakukan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Menurutnya, pelayanan yang baik hanya bisa lahir dari aparatur yang disiplin serta tata kelola pemerintahan yang berpihak pada keteraturan. Dengan demikian, upaya penegakan ketertiban akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Harapan saya, langkah-langkah penegakan aturan ini mampu meningkatkan kualitas ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat,” tandas Tajeri. (Red/Adv)