Pemkab Katingan Dukung Pengendalian Inflasi Dan Program Sekolah Rakyat
FOTO : Kegiatan Rakor di dari Media Center Diskominfostandi.
KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan pemerataan pendidikan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Sosialisasi Program Sekolah Rakyat yang digelar secara daring pada Senin (21/04/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, dari Media Center Diskominfostandi Katingan. Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, diikuti oleh seluruh kepala daerah dan perangkat teknis dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Tito menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi nasional.
“Target inflasi nasional berada pada angka 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Selama masih di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, situasinya masih aman dan justru memberi keuntungan bagi konsumen,” ujar Mendagri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan per Maret 2025 tercatat sebesar 1,035 persen, dan inflasi bulanan mencapai 1,654 persen. Kenaikan harga komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan gula pasir menjadi penyumbang utama tekanan inflasi di berbagai daerah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa 23 provinsi mengalami peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga April 2025, sejalan dengan tren naiknya harga sejumlah bahan pokok.
Tak hanya membahas inflasi, Rakor juga menjadi ajang pengenalan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan baru dari pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini mengusung konsep pendidikan berbasis asrama dan pembiayaan penuh oleh negara, dari tingkat SD hingga SMA.
“Sekolah Rakyat hadir untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka tidak hanya mendapatkan pelajaran akademik, tapi juga pelatihan karakter dan fisik untuk membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan,” jelas Mendagri Tito.
Berbeda dari Sekolah Garuda yang selektif, Sekolah Rakyat bersifat inklusif dan terbuka. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. (ARS)
