Pemerintah Daerah Susun Strategi Diversifikasi Hadapi Krisis Fiskal 2026
FOTO Ist.: Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mulai menyusun strategi diversifikasi ekonomi sebagai respons atas potensi krisis fiskal tahun 2026. Penurunan tajam dana transfer dari pemerintah pusat diprediksi menjadi tantangan terbesar dalam penyusunan APBD tahun depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Muhlis, menyampaikan bahwa menurut data Badan Pengelola Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, dana transfer yang sebelumnya berada di angka Rp1,7 triliun diperkirakan menyusut hanya menjadi sekitar Rp490 miliar pada 2026.
“Penurunan ini erat kaitannya dengan berkurangnya produksi batu bara. Kontribusi dari sektor minerba yang selama ini menjadi andalan pendapatan daerah juga ikut menurun,” ujar Muhlis pada pembukaan Simposium Nasional Masyarakat Adat di Balai Antang, Muara Teweh, baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa melemahnya kontribusi sektor tambang tidak hanya memengaruhi pendapatan daerah, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi Barito Utara secara keseluruhan.
Dalam kondisi tersebut, Pemkab Barito Utara menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran pada APBD 2026 yang diproyeksikan berada pada angka Rp1,8 triliun. Anggaran tersebut jauh lebih rendah dibanding APBD murni 2025 yang menembus Rp3,1 triliun dan meningkat menjadi Rp3,6 triliun setelah perubahan.
“Defisit kita diproyeksikan sekitar Rp1,8 triliun. Konsekuensinya, banyak program dan kegiatan terpaksa harus kita sesuaikan. Efisiensi akan menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.
Upaya efisiensi tersebut akan diiringi dengan strategi pencarian sumber pendapatan baru. Potensi sektor pertanian, perkebunan, serta usaha kecil menengah (UKM) menjadi arah pengembangan daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Muhlis menyebutkan bahwa diversifikasi ekonomi sangat mendesak untuk dilakukan agar Barito Utara tidak terus berada dalam posisi ketergantungan pada sektor batu bara.
Ia menilai bahwa jika potensi sektor alternatif dapat dioptimalkan, maka daerah tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika tidak ada penyesuaian strategi, tentu pelayanan publik yang akan terdampak. Karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari solusi alternatif,” tandas Muhlis. (Red/Adv)
