Ketimpangan Infrastruktur Desa Hambat Pertumbuhan Ekonomi Barito Utara
FOTO Ist.: Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, S.Sos
MUARA TEWEH – Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Barito Utara kembali menjadi sorotan, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar berupa akses jalan dan jembatan yang layak. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah desa.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Benny Siswanto, S.Sos, menyampaikan bahwa banyak desa hingga kini masih mengalami keterisolasian akibat perbaikan jalan yang tidak merata. Ia menilai, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih strategis dan terukur.
“Banyak warga yang masih terisolasi karena akses jalan yang rusak. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah kota,” ujarnya baru-baru ini.
Menurut Benny, minimnya pembangunan akses jalan membuat masyarakat desa kesulitan mengembangkan aktivitas ekonomi karena sarana pengangkutan hasil alam dan komoditas pertanian sangat bergantung pada kondisi infrastruktur.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan membutuhkan akses yang baik untuk menjual hasil pertanian ke pasar di wilayah kota. Namun, kerusakan jalan membuat perjalanan lebih lama dan menambah biaya, sehingga pendapatan petani menjadi tidak optimal.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Benny menilai bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas hidup yang selama ini menjadi tujuan pembangunan daerah.
“Pembangunan desa bukan sekadar membangun jalan, tetapi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika akses lancar, maka perputaran ekonomi juga meningkat,” jelasnya.
Benny menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada pembangunan awal saja. Pemerintah daerah diminta memastikan proyek berjalan tuntas dengan kualitas yang terjaga agar tidak cepat rusak.
Ia mengingatkan bahwa proyek infrastruktur yang tidak diawasi dengan baik hanya akan membuang anggaran tanpa memberi manfaat besar bagi masyarakat desa.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan yang tuntas dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek tahunan,” tambahnya.
Benny berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan membuat perencanaan pembangunan yang menyeluruh, sehingga setiap desa mendapatkan porsi pembangunan yang setara dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Jika pemerataan pembangunan dapat terwujud, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat dan perekonomian daerah ikut tumbuh,” tandas Benny. (Red/Adv)
