Analisis Data Kemiskinan Barito Utara Jadi Sorotan Utama Rakor Provinsi
FOTO Ist.: Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan
PALANGKA RAYA – Analisis menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Barito Utara menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Palangka Raya. Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, memaparkan situasi terkini berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng tahun 2025 yang menunjukkan dinamika penting dalam konteks pembangunan daerah.
Felix mengungkapkan bahwa Barito Utara saat ini berada pada peringkat kesembilan jumlah penduduk miskin di Kalteng dengan angka mencapai 744.000 jiwa atau 5,52 persen. Ia menilai data tersebut menjadi rujukan penting dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Felix menjelaskan bahwa peningkatan angka kemiskinan yang terjadi tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan akumulasi dari situasi ekonomi makro dan mikro daerah yang saling berkaitan dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 2,92 persen pada Triwulan I menjadi 2,48 persen pada Triwulan II tahun 2025, ditambah kenaikan Garis Kemiskinan dari Rp590.832 pada 2024 menjadi Rp628.429 pada 2025 akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,71 persen, memberi dampak langsung pada naiknya jumlah penduduk miskin,” ujar Felix, Kamis (20/11/2025).
Ia menuturkan bahwa kombinasi faktor-faktor tersebut tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan tekanan pada kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini, tegasnya, harus menjadi pijakan dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang lebih responsif.
Felix melanjutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara telah menetapkan target penurunan kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, yakni sebesar 4,6 persen pada tahun 2030. Target tersebut dinilainya realistis, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.
Ia juga memberikan perhatian khusus pada perubahan Garis Kemiskinan yang menurutnya merupakan indikator penting tekanan ekonomi rumah tangga. Kenaikan garis tersebut menggambarkan meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat sehingga memperluas jumlah penduduk yang rentan masuk kategori miskin.
Lebih lanjut, Felix menjelaskan bahwa pergerakan inflasi dan tingkat pengangguran harus terus dipantau secara berkala karena memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah responsif yang menggabungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Felix memaparkan bahwa seluruh data dan analisis yang disampaikan akan menjadi landasan penyusunan kebijakan selanjutnya, termasuk penyempurnaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Barito Utara. RPKD tersebut akan disinkronkan dengan RPKD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2029 agar pelaksanaan program lebih terarah.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terpengaruh perubahan ekonomi,” tandas Felix. (Red/Adv)
