Muhajirin Nilai Transformasi Digital Tingkatkan PAD Kalteng
FOTO Ist.: Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin
PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin menilai transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat menciptakan pengelolaan penerimaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Penerapan sistem yang modern, efisien, dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah,” kata Muhajirin baru-baru ini.
Muhajirin mengatakan, peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi penerimaan yang dimiliki daerah, tetapi juga bergantung pada kualitas sistem pengelolaan yang diterapkan pemerintah. Karena itu, digitalisasi dinilai perlu menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Tanpa efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, peningkatan PAD hanya akan menjadi target di atas kertas. Karena itu, sistem pengelolaan harus terus diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memperluas penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam berbagai layanan pemerintahan. Sistem tersebut dinilai mampu mengurangi potensi kebocoran penerimaan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.
“Pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi seperti QRIS agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di loket kasir. Ini langkah sederhana, tetapi dampaknya besar untuk transparansi dan efisiensi,” ucapnya.
Muhajirin mencontohkan mekanisme pembayaran di Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih dilakukan secara tunai perlu secara bertahap diarahkan menuju sistem pembayaran digital. Menurutnya, perubahan tersebut akan membuat proses transaksi lebih praktis, aman, serta memiliki pencatatan yang lebih baik.
“Pembayaran digital akan memudahkan masyarakat sekaligus membantu pemerintah melakukan pencatatan penerimaan secara lebih tertib dan terdokumentasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Pelayanan publik harus diarahkan menjadi lebih cepat, akuntabel, serta mengurangi proses manual yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan maupun penyimpangan.
“Penerapan sistem digital yang terintegrasi akan membantu pemerintah melakukan pengawasan penerimaan daerah secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, lanjut Muhajirin, mendorong pemerintah provinsi menjadikan digitalisasi sebagai salah satu prioritas dalam strategi peningkatan PAD. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin modern dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan.
“Dengan pengelolaan yang modern dan transparan, PAD bisa meningkat signifikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” tandas Muhajirin. (Red/Adv)
