Freddy Ering Soroti Penurunan APBD Kalteng 2026
FOTO Ist.: Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering
PALANGKARAYA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering. Kondisi fiskal tersebut dinilai perlu disikapi secara cermat agar penyesuaian anggaran tidak berdampak pada sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah provinsi harus memastikan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun terjadi tekanan pada kapasitas fiskal daerah. Arah kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan publik,” kata Freddy baru-baru ini.
Freddy menekankan bahwa sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan perlu tetap menjadi prioritas dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya, ketiga sektor tersebut memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga penurunan kemampuan fiskal tidak semestinya membuat alokasi untuk kebutuhan dasar dikurangi secara signifikan.
“Kalau APBD merosot terlalu jauh, tentu akan berdampak pada pelayanan publik. Karena itu Pemprov perlu lebih agresif menjemput DBH dari pusat,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja sebagai langkah menghadapi penurunan APBD. Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan skala prioritas serta memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, keterbatasan fiskal diharapkan tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
“Dana Bagi Hasil memiliki peran strategis untuk menopang stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika penerimaan,” ujarnya.
Freddy juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih optimal memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan fiskal melalui DBH diperlukan untuk membantu daerah menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan, terutama ketika penerimaan daerah mengalami tekanan dan kebutuhan belanja publik tetap harus dipenuhi.
“Penyesuaian fiskal harus tetap sejalan dengan komitmen pembangunan, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” pungkas Freddy. (Red/Adv)
