Akses Layanan Dasar Perdesaan Dinilai Butuh Penguatan Infrastruktur Merata
FOTO Ist.: Wakil Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Naruk Saritani
MUARA TEWEH – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Naruk Saritani, menekankan bahwa pemerataan sarana dan prasarana publik di wilayah perdesaan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Ia menilai pembangunan yang merata akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang selama ini masih terbatas dalam mengakses layanan dasar.
Naruk menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Kualitas dan keberlanjutan menurutnya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah agar fasilitas yang dibangun benar-benar bermanfaat.
“Pembangunan infrastruktur di perdesaan harus menjadi perhatian utama, karena hal ini berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap layanan publik yang memadai akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan. Warga desa dinilai memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan kebutuhan mereka sendiri.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan dalam setiap tahap pembangunan. Masyarakat memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai kebutuhan mereka, dan ini akan membantu pemerintah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan harapan,” tambah Naruk.
Selain membangun, pemerintah juga diminta lebih memperhatikan pemeliharaan fasilitas publik yang sudah tersedia agar tetap optimal digunakan.
“Pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada juga merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri. Tanpa pemeliharaan yang baik, sarana prasarana yang ada bisa cepat rusak dan tidak efektif, sehingga mempengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa di Barito Utara.
“Kami berharap bahwa pembangunan sarana prasarana akan merata, tidak ada wilayah yang tertinggal. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses layanan publik yang baik,” tandas Naruk. (Red/Adv)
