Transparansi Pelayanan Publik Ditekankan untuk Perkuat Kepercayaan Warga

MUARA TEWEH – Dorongan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik kembali disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara lebih serius menerapkan prinsip transparansi di berbagai sektor pelayanan publik demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa transparansi, potensi penyimpangan maupun kesalahpahaman publik dapat semakin besar dan pada akhirnya menghambat upaya pembangunan daerah.

“Transparansi bukan sekadar keharusan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab harus lebih serius dalam menjalankan keterbukaan informasi,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui berbagai informasi publik, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Mulai dari kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, hingga layanan administratif, semuanya harus disajikan secara jelas dan mudah diakses.

Nety Herawati menilai bahwa akses yang terbuka terhadap informasi dapat menciptakan ruang dialog yang lebih sehat antara masyarakat dan pemerintah. Dengan informasi yang transparan, warga mampu memberikan masukan lebih konstruktif, sementara pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa sinergi antara DPRD dan Pemkab perlu diperkuat untuk memastikan prinsip keterbukaan benar-benar diterapkan, bukan sekadar slogan. Kolaborasi ini dinilai penting guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, Komisi I DPRD Barito Utara memiliki komitmen kuat untuk terus mengawal implementasi transparansi di seluruh sektor layanan publik. Ia menyampaikan bahwa pengawasan legislatif harus berjalan seiring dengan upaya eksekutif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Transparansi, lanjut Nety, juga menjadi salah satu syarat utama dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ketika publik memperoleh informasi yang memadai, mereka dapat terlibat lebih aktif dalam proses pembangunan, sekaligus membantu pemerintah mendeteksi potensi persoalan sejak dini.

Ia berharap keterbukaan informasi tidak hanya diwujudkan melalui publikasi laporan, tetapi juga melalui penyediaan layanan yang komunikatif, mudah dijangkau, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari hadirnya pemerintahan yang akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Nety kembali menegaskan bahwa keterbukaan merupakan elemen penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Implementasi transparansi yang konsisten diyakini mampu memperkecil peluang penyimpangan dan memperkuat integritas aparatur.

“DPRD akan terus mengawal dan memastikan bahwa transparansi benar-benar diwujudkan, bukan hanya sebatas wacana,” tegasnya, tandas Nety. (Red/Adv)