Bupati Shalahuddin Tegaskan Strategi TSLP Berkelanjutan
FOTO: Bupati Barito Utara, Shalahuddin menyampaikan arahan, saat rapat koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi TSLP serta Optimalisasi PAD di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025), dengan dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, perusahaan, dan tokoh masyarakat.
Bupati Shalahuddin menegaskan TSLP atau CSR bukan sekadar kewajiban formal, tetapi strategi kolaborasi untuk pembangunan daerah berkelanjutan.
“Pelaksanaan TSLP bukan beban, melainkan strategi keberlanjutan usaha dan pembangunan sosial. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan membuat program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyebut masih terdapat tantangan seperti belum optimalnya sinkronisasi program CSR dan prioritas pembangunan daerah, serta kurangnya keseragaman pelaporan.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2025–2030, TSLP menjadi bagian penting untuk mewujudkan visi daerah yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan.
Shalahuddin menekankan program TSLP harus mendukung misi keempat daerah, meningkatkan produktivitas sektor potensial seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan energi sambil menjaga keseimbangan lingkungan.
Langkah Pemkab Barito Utara mencakup pembentukan Forum TSLP, sinkronisasi dengan RPJMD dan Musrenbang, serta peningkatan transparansi melalui pelaporan sesuai Perbup Nomor 30 Tahun 2018.
Rakor juga menyoroti optimalisasi PAD untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.
“Kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat. Optimalisasi PAD harus terus didorong melalui kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data, dan digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah,” tegas Shalahuddin.
Bupati berharap rakor menghasilkan kesepahaman antara pemerintah dan dunia usaha untuk peta jalan TSLP yang terarah, transparan, dan berkelanjutan.
“Forum TSLP diminta menjalankan koordinasi dan evaluasi secara profesional, sedangkan OPD dan camat mengawal pelaksanaan program agar sejalan dengan prioritas pembangunan,” tutup Shalahuddin. (Red/AG)
