Fraksi Gerindra Tekankan Pembangunan Pro Rakyat dalam RPJMD Katingan

KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menyoroti pentingnya arah pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal ini disampaikan dalam rapat Paripurna Ke-5 DPRD Katingan yang digelar Selasa (1/7/2025).

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menilai RPJMD harus menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan visi kepala daerah, bukan sekadar dokumen perencanaan biasa. Mereka menegaskan bahwa program-program yang dirancang ke depan harus konsisten, realistis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“RPJMD seharusnya mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat. Visi dan misi kepala daerah harus dijabarkan dalam bentuk program konkret, bukan hanya menjadi slogan,” ujar Genjadid Utomo, juru bicara Fraksi Gerindra.

Salah satu fokus utama yang disoroti adalah tingginya angka kemiskinan. Gerindra menekankan agar pemerintah daerah serius menyusun strategi untuk menurunkan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut mereka, keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti masih lemahnya dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka meminta agar pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan, akses permodalan, serta dukungan pemasaran produk lokal.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian. Gerindra meminta agar tidak terjadi ketimpangan antara pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Mereka menekankan pentingnya pemerataan pembangunan jalan, air bersih, irigasi, serta akses internet hingga ke desa-desa.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Gerindra berharap adanya peningkatan mutu layanan. Pemerintah daerah diminta memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
Fraksi Gerindra juga mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pelayanan publik harus cepat, transparan, dan memanfaatkan teknologi digital agar mampu melayani masyarakat dengan lebih baik dan efisien.

Lebih jauh, Fraksi Gerindra meminta agar aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana menjadi bagian integral dalam RPJMD. Katingan sebagai daerah yang rawan banjir dan kebakaran hutan harus memiliki strategi pengelolaan lingkungan yang jelas dan berkelanjutan.“

Semua masukan ini kami sampaikan demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh dan berpihak pada rakyat. Kami berharap RPJMD ke depan benar-benar bisa menjadi fondasi kemajuan Katingan,” tutup Genjadid. (ARS)